Kemarin Pak Presiden pidato di depan MPR dan pidatonya lumayan menohok. Dia berani loh buka-bukaan data dan membeberkan fakta. Dia juga berani bilang bagus kalau bagus dan jelek-jelek kalau jelek. Gak banyak orang berani kayak gini. Karena, kalau jelek dibilang jelek, citranya bisa hancur.
Pak Prabowo berani hitung-hitungan, dan bilang kalau ekspor Indonesia selalu lebih tinggi ketimbang impor. Selisihnya selalu ratusan milyar US Dollar. Harusnya, Indonesia bisa kaya. Tapi kok enggak kaya-kaya? Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% selama 7 tahun, berarti total ekonomi tumbuh 35%, mestinya rakyat Indonesia makin kayak 35% dalam 7 tahun. Tapi kenyataanya beda. Kemiskinan bertambah, jumlah kelas menengah menurun. Kemana duitnya? Kata Pak Prabowo, ada yang curang. Top lah, berani mengakui. Bahkan dia juga mengakui kalau yang dilaporkan cuma 50% dari kenyataan.
Pak Prabowo juga bilang, kalau Indonesia adalah eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia juga penghasil nikel terbesar di dunia. Indonesia juga eksportir olahan logam campuran besi terbesar di dunia. Tapi... semua komoditas yang terbesar itu ditentukan oleh negara lain. Jadi Pak Prabowo perintahkan menteri-menterinya supaya bikin formula harga. Negara lain harus beli pakai harga yang ditentukan Indonesia. Kalau negara lain gak mau beli? Gapapa. Kelapa sawit bisa dipakai di dalam negeri. Barang tambang biar tetap di dalam tanah buat anak cucu.
Keren. Ini Presiden bener-bener blak-blakan dan cari ribut sama negara-negara lain. Tapi saya setuju. Yang logis aja, yang punya barang kita, kenapa harus nurut sama negara lain? Kalau masih nurut negara lain, ini namanya VOC versi baru.
Lalu Pak Prabowo juga bilang, kalau ekspor kelapa sawit nanti harus lewat BUMN pengekspor kelapa sawit. Jadi satu pintu. Kesannya monopoli ya? Dan ini pasti potensi jadi isu gorengan, dan pengusaha sawit alamat mengerahkan buzzer buat menentang pemerintah. Seburuk itu? Kalau gak dikelola dengan baik, memang berpotensi buruk. Belum lagi ada sejarah kelam banyak BUMN jadi ladang korupsi dan penggelapan.
Tapi... kalau itu bisa dikelola dengan benar, bukan gak mungkin bakal dapet banyak keuntungan. Ini yang sayangnya gak diungkapkan oleh Pak Prabowo dan pemerintah: apa untungnya? Saya coba mikir: apa untungnya? Setidaknya, BUMN sekarang banyak yang di bawah Danantara. Kalau sudah di bawah Danantara, mestinya bisa bergerak bebas dan tidak di cawe-cawe politisi lain. Gak harus laporan ke menteri dan DPR yang sering kali dijadiin sapi perah. Kalau benar bisa dikelola, duitnya bisa jadi deviden buat negara. Yang sebenarnya bisa jadi pemasukan tambahan selain pajak. Kalau negara punya duit, mestinya bisa bangun banyak fasilitas buat rakyatnya.
Siapa tahu, suatu saat negara Indonesia jadi negara dengan pajak terendah di dunia, kan?
